Eliya Agustina, (NIM. 4012211019) (2026) Urgensi permohonan dispensasi nikah dalam perspektif kewajiban orang tua terhadap anak. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB) |
Abstract
Peningkatan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Namun, undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua kepada pengadilan. Keberadaan mekanisme ini menimbulkan persoalan mengenai urgensi permohonan dispensasi nikah dalam kaitannya dengan kewajiban hukum orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif permohonan dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar didasarkan pada kondisi mendesak yang selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif kewajiban orang tua, pengajuan dispensasi tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak, melainkan harus diposisikan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) setelah seluruh kewajiban preventif telah diupayakan. Urgensi permohonan dispensasi nikah terletak pada kemampuannya menjawab situasi tertentu yang secara faktual berpotensi menimbulkan risiko lebih besar bagi anak, namun tetap berada dalam pengawasan yudisial sebagaimana pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, urgensi tersebut tidak bersifat umum, melainkan bersifat kondisional dan harus selalu diuji melalui pertimbangan hakim yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Urgensi; Dispensasi nikah; Kewajiban orang tua; Hak Anak; Pertimbangan hakim |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > KEPERDATAAN > SKRIPSI |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 06:22 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 06:22 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13382 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
