Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online oleh debt collector (studi kasus putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Muhammad Rifqi Khairullah, (NIM. 4011911102) (2025) Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online oleh debt collector (studi kasus putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi dalam sektor keuangan melalui kehadiran Financial Technology (Fintech), termasuk layanan pinjaman online. Kemudahan akses pinjaman secara daring telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online serta menilai efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian dari rumusan masalah: (1) menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh debt collector, seperti menyebarluaskan informasi peminjam kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu dan bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 27;dan (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas memiliki peran preventif dan represif dalam menanggulangi penyalahgunaan tersebut, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjaman online yang melanggar aturan. Meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak mereka dalam penggunaan layanan pinjaman online.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum; Pinjaman online; Data pribadi; OJK
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Apr 2026 02:01
Last Modified:	10 Apr 2026 02:01
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13377

Actions (login required)

View Item