Analisis ketidaksesuaian tarif parkir dalam implementasi peraturan daerah Kota Pangkal Pinang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (studi kasus di festival makanan Kota Pangkal Pinang)

Holinda Handayani, (NIM. 4012111118) (2026) Analisis ketidaksesuaian tarif parkir dalam implementasi peraturan daerah Kota Pangkal Pinang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (studi kasus di festival makanan Kota Pangkal Pinang). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)

Abstract

Ketidaksesuaian tarif parkir di Kota Pangkal Pinang merupakan permasalahan yang sering menimbulkan keluhan masyarakat, khususnya pada saat penyelenggaraan festival makanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif parkir resmi telah ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda empat dan Rp. 1.000,- untuk kendaraan roda dua. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan tarif yang dipungut oleh juru parkir, bahkan mencapai Rp. 5.000,- tanpa disertai bukti pembayaran resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan retribusi jasa parkir selama festival makanan di Kota Pangkal Pinang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tarif di lapangan dengan ketentuan dalam Perda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di lokasi festival. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai tarif parkir telah ditetapkan secara jelas dalam Perda, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya kedisiplinan juru parkir, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Kondisi ini berdampak pada terjadinya kebocoran pendapatan daerah dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya penanganan telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, penyediaan kanal pengaduan masyarakat, serta penertiban oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah daerah; Retribusi parkir; Implementasi peraturan daerah
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	10 Apr 2026 01:51
Last Modified:	10 Apr 2026 01:51
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13359

Actions (login required)

View Item