Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa Balunijuk (studi putusan nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PN PGP)

Hanni Nurhazizah Munte, (NIM. 4012011052) (2025) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa Balunijuk (studi putusan nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PN PGP). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (363kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (576kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (478kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (290kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (414kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepastian hukum merupakan landasan
sebuah Negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa
pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mardiana Binti Zarmawi memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan
hakim terdapat alasan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mardiana Binti Zarmawi melakukan tindak pidana korupsi dengan memenuhi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban pidana; Korupsi; Dasar pertimbangan hakim
Subjects: K Hukum > K Law (General)
K Hukum > KZ Law of Nations
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 24 Feb 2025 04:02
Last Modified: 24 Feb 2025 04:02
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10641

Actions (login required)

View Item View Item