Evaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka

Yeni Yunita, (NIM. 3011411121) (2018) Evaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (338kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Pelaksanaan penagihan pajak yang diteliti meliputi pelaksanaan penagihan pajak menggunakan surat teguran, surat paksa, surat printah melakukan penyitaan dan surat lelang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Bangka sendiri, serta data sekunder yang diperoleh melalui situs web dan beberapa literatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang penagihan pajak masih kurang seperti mengacuhkan surat-surat penagihan pajak yang dilakukan jurusita, kurangnya petugas jurusita pajak. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan surat lelang masih kurang efektif, efisien dan ekonomis, sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak tersebut.

Actions (login required)

View Item