Kebijakan hukum pidana tindak pidana terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Anri Darmawan, (NIM. 4032221004) (2024) Kebijakan hukum pidana tindak pidana terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut sebagai KUHP Nasional, menghidupkan kembali tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kebijakan hukum pidana tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh masyarakat dianggap mengganggu kebebasan untuk pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, dan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas rumusan kebijakan hukum pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional dan menganalisis kebijakan hukum tersebut dalam sudut pandang teori kebijakan hukum pidana kebebasan berekspresi. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan merupakan simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara, sehingga penting dan masih relevan sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya dalam sebuah kebijakan hukum pidana. Penghinaan pada hakikatnya merupakan bentuk perbuatan tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain, moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan.

Actions (login required)

View Item