Legitimasi penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam perspektif demokrasi konstitusional (studi penunjukan dan pengangkatan penjabat gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Suwanto Kahir, S.H, (NIM. 4032221027) (2024) Legitimasi penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam perspektif demokrasi konstitusional (studi penunjukan dan pengangkatan penjabat gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB) | Request a copy

Abstract

Keputusan pemerintah meniadakan pelaksanaan pemilukada pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang masa jabatan kepala daerahnya telah habis akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November tahun 2024. Untik mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut pemerintah melakukan penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah. Sehingga hal tersebut menimbulkan problematik yaitu apakah penunjukan Penjabat (Pj) tersebut memiliki legitimasi secara konstitusional dan berpengaruh terhadap prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan (statute approach), dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip keterbukaan, aksesbilitas dan pertanggung jawaban hukum oleh pemerintah terhadap legitimasi secara hukum, politik dan sosial di masyarakat terhadap keputusan dan tindakan yang telah diambil serta memberikan sumbangsih pemikiran hukum tentang mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah agar dilaksanakan dengan cara lebih demokratis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya aturan teknis yang relevan terhadap pelaksanaan penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah, sehingga perlu dibuatkan aturan teknis yang baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada.

Actions (login required)

View Item