Kedudukan hukum tersangka tindak pidana korupsi dalam melakukan proses pembuktian terbalik

TJ Saputra, (NIM. 4011211105) (2016) Kedudukan hukum tersangka tindak pidana korupsi dalam melakukan proses pembuktian terbalik. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (525kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (147kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (183kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (107kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (93kB) | Preview

Abstract

Pembuktian terbalik ialah hak membuktikan oleh terdakwa di persidangan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana. Pembuktian terbalik yang terdapat pada tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi, diatur dalam pasal 37-38B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut hanya terdakwa saja yang dapat melakukan pembuktian terbalik, yang pada dasarnya terdakwa merupakan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang sudah memasuki tahap penunututan atau persidangan. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan tersangka Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana melakukan proses pembuktian terbalik oleh tersangka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tersangka untuk melakukan pembuktian terbalik dan diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi perpustakaan. Kedudukan hukum tersangka diatur di BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 28 dan 33 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Adanya hak tersangka dalam melakukan proses pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan pengimplementasikan Pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana korupsi, yaitu pelaporan harta kekayaan yang terkait hasil korupsi pada saat penyidikan paa pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, serta juga dapat melakukan praperadilan penetapan tersangka, yang merupakan untuk membuktian tercukupinya alat bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Korupsi, Tersangka, Pembuktian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Mrs Neli Maryati
Date Deposited: 26 Jul 2018 07:04
Last Modified: 26 Jul 2018 07:04
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/981

Actions (login required)

View Item View Item