Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)

Devinovitasary, (NIM. 4011211023) (2016) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (688kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (172kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (206kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (110kB) | Preview
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (120kB)
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (16MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakan hukum yang berdasarkan peran aparat penegak hukum yaitu peran Kepolisian dalam hal penyidikan, peran Kejaksaan dalam hal penuntutan dan peran Hakim dalam hal memberi putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukumnya. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi adalah tidak hanya pada peran aparat penegak hukum tetapi juga berkoordinasi dengan pihak BPH (Badan Penyaluran Hilir) Migas, DESPERINDAG dan PT. Pertamina. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi adalah berdasarkan adanya unsur kesengajaan, maka pelaku dikenai ketentuan pidana berdasarkan Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Yaitu pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dan denda Rp 1000.000,00. Bila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Gas Elpiji Bersubsidi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Mrs Neli Maryati
Date Deposited: 26 Jul 2018 06:50
Last Modified: 26 Jul 2018 06:50
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/940

Actions (login required)

View Item View Item