Pertanggungjawaban pidana wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata ( Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)

Beri Saputra, (NIM. 4011211014) (2016) Pertanggungjawaban pidana wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata ( Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (198kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Pengawasan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah membuat Undang-Undang khusus dengan memberikan ancaman pidana didalamnya yang terbagi atas perbuatan yang sengaja dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan perbuatan karena kelalaiannya maka pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Tp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata.jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum dilakukan ketika adanya perbuatan melawan hukum karena perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan dan yang mampu bertanggungjawab atas sanksi pidana adalah pelaku yang memiliki akal sehat dan beratnya sanksi berdasarkan unsur dari perbuatan yang dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana jarang diterapkan karena sanksi yang sering diberikan kepada wisatawan hanya sekedar sanksi administratif berupa teguran itu terbukti karena tidak adanya kasus tentang kepariwisataan yang sampai diproses ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item