Faktor determinan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi-provinsi Wilayah Pulau Sumatera

Erlangga Hadinata, (NIM. 3031711030) (2024) Faktor determinan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi-provinsi Wilayah Pulau Sumatera. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (960kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (862kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (892kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi-provinsi Wilayah Pulau Sumatera. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Terdapat lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi-provinsi Wilayah Pulau Sumatera. Sedangkan Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi-provinsi Wilayah Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pilihan kerja yang dimiliki penduduk miskin dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan layak, sehingga akhirnya mereka sulit keluar dari masalah kemiskinan. Selain itu upah minimum belum benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dikarenakan jika dikaitkan dengan biaya sosial garis kemiskinan dan inflasi maka kenaikan upah tidak akan memberikan dampak yang signifikan sebagai akibat dari kenaikan biaya hidup.

Actions (login required)

View Item