Efektifitaspenegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, DAN IUPK di Kabupaten Bangka

Ahmad Syarifudin, (NIM. 4011111069) (2016) Efektifitaspenegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, DAN IUPK di Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (784kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (236kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pertambangan merupakan segala aktivitas dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK di Kabupaten Bangka dan Apa kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah.Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai media informasi, penambah wawasan dan pengetahuan, serta agar lembaga legislatif lebih tepat mengambil kebijakan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perizinan pertambangan tidak berjalan secara efektif karena putusan pengadilan yang dijatuhkan terlampau ringan dan tidak memberi efek jera, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran tentang perizinan. Adapun kendala yang terdapat dalam penegakan hukum tersebut ialah adanya beberapa faktor yaitu faktor hukum dan Undang-Undang, penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Actions (login required)

View Item