Kekuatan eksekutorial komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) terhadap perjanjian yang dilarang pasal 16 perjanjian dengan pihak luar negeri undang-undang nomor 5 tahun 1999

Karina, (NIM. 4011911053) (2024) Kekuatan eksekutorial komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) terhadap perjanjian yang dilarang pasal 16 perjanjian dengan pihak luar negeri undang-undang nomor 5 tahun 1999. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2008 mengenai perkara pelanggaran perjanjian yang dilarang terkait hak siar Barclays Premier League. ESPN Star Sport, All Asia Multimedia Network, dan Astro All Asia Network adalah perusahaan asing yang terlibat dengan PT Direct Vision yang merupakan pelaku usaha Indonesia adalah para pihak terlapor dalam kasus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan eksekusi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan No. 03/KPPU-L/2008 dan kekuatan eksekutorial Komisi Pegawas Persaingan Usaha terhadap putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi putusan KPPU diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu KPPU harus mengajukan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 yang telah dikuat oleh Pengadilan negeri dan Kasasi tidak dapat dieksekusi karena telah dibatalkan oleh Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 dan amar putusan pembatalan perjanjian tidak bersifat Condemnatoir melainkan bersifat deklaratoir sehingga tidak dapat dieksekusi.

Actions (login required)

View Item