Analisis yuridis transisi kewenangan dan kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam uu no. 19 tahun 2019 menurut perspektif teori kewenangan

Sakkap Primakov, (NIM. 4011811095) (2023) Analisis yuridis transisi kewenangan dan kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam uu no. 19 tahun 2019 menurut perspektif teori kewenangan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (604kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy

Abstract

Penetapan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah membawa sejumlah perubahan fundamental dalam aspek kewenangan dan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kebutuhan upaya penegakan hukum yang semakin urgentif ditengah problematika korupsi yang terus meningkat, menjadikan revisi UU KPK sebagai upaya solutif dalam memperkuat lembaga tersebut. Transisi kewenangan KPK dalam perubahan UU tersebut melahirkan kontroversi lantaran dinilai menyebabkan hilangnya independensi KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Penelitian ini diorientasikan dalam rangka menjawab persoalan terkait urgensitas kewenangan KPK, dan implikasi perubahan UU KPK terhadap kewenangan KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan studi mendalam terhadap UU No. 19 Tahun 2019 yang dikomparasikan dengan teori-teori hukum yang relevan. Dalam analisis, tiga teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori lembaga negara, dan teori lembaga negara penunjang. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa perubahan UU KPK membawa sejumlah implikasi pada perubahan kewenangan dan kedudukan KPK. Dalam aspek kedudukan, KPK beralih dari lembaga negara diluar eksekutif menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Meskipun hal ini bertentangan dengan sejumlah doktrin terkait independensi lembaga negara, namun tetap sesuai dengan teori lembaga negara independen dalam konstitusi. Dalam aspek kewenangan, KPK dibekali sejumlah asas, tugas, dan kewajiban baru, termasuk kewenangan eksekutorial yang secara umum meningkatkan kemampuan KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item