Analisis hukum terhadap surat keterangan hak atas tanah yang dikeluarkan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintan NOMOR 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Desa Air Anyir Kecamatan Merawang )

Rospianti, (NIM. 4011211091) (2016) Analisis hukum terhadap surat keterangan hak atas tanah yang dikeluarkan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintan NOMOR 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Desa Air Anyir Kecamatan Merawang ). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (505kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (599kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (554kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (558kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (555kB) | Preview

Abstract

Surat Keterangan Hak atas Tanah adalah surat yang menerangkan atas kepemilikan tanah terhadap seseorang dengan disertakan saksi-saksi dan dikukuhkan oleh pejabat setempat. Sehingga surat keterangan tanah bisa saja mengalahkan sertipikat karena dasar dari sertipikat adalah surat dasar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang telah terjadi tumpang tindih kepemilikan terhadap surat keterangan tanah. Di dalam surat keterangan tanah tersebut terdapat perbedaan ukuran tanah dan lokasi tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu proses awal lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Sehingga Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana keberadaan hukum dari surat keterangan hak atas tanah yang dikeluarkan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap tumpang tindihnya surat keterangan hak atas tanah yang dikeluarkan Kecamatan. Metode yang digunakan adalah penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan hukum dari surat keterangan hak atas tanah itu sebagai alas dasar hak untuk pembuatan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian karena merupakan dasar untuk pembuatan sertipikat dan untuk proses penyelesaian tumpang tindih terhadap surat keterangan hak atas tanah diselesaikan di Kantor Kecamatan dengan cara musyawarah atau mufakat.

Actions (login required)

View Item