Analisis desain kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam perizinan ritel modern minimarket waralaba indomaret

Elenia, (NIM. 5021711019) (2023) Analisis desain kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam perizinan ritel modern minimarket waralaba indomaret. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB) | Request a copy

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami desain kebijakan dan mengetahui peluang serta hambatan dalam perizinan ritel modern minimarket waralaba indomaret di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh James Anderson sebagai landasan penelitian. Terkait teori kebijakan publik tersebut ada beberapa point penting diantaranya teori kebijakan yang didalamnya terdapat formulasi masalah, formulasi kebijakan, Penentuan kebijakan, implementasi dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumberr data primernya dari wawancara tidak terstruktur dengan 7 informan. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa profesi seperti anggota DPRD kota dan ASN. Hasil dari penelitian ini pertama, desain kebijakan perizinan indomaret di Kota Pangkalpinang terdapat beberapa point seperti memperbolehkan seluas-luasnya untuk berivestasi dan penataan kawasan ritel modern berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 10 Tahun 2016. Kedua, peluang dalam kebijakan ini memberikan beberapa keuntungan bagi Kota Pangkalpinang seperti produk UMKM terserap dan semakin berkembang, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi wilayah yang cukup baik untuk pemasaran, serta menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di Kota Pangkalpinang. Ketiga, hambatan dalam kebijakan ini terdapat beberapa poin seperti rentan terjadinya monopoli terhadap toko kecil, adanya pengklasifikasian kelas sosial di kalangan masyarakat, adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat, serta adanya hegemoni politik dari indomaret.

Actions (login required)

View Item