Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap jasa penyeberangan kapal motor yang tidak menyediakan alat keselamatan ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

Faiz Fauzan, (NIM. 4011711039) (2023) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap jasa penyeberangan kapal motor yang tidak menyediakan alat keselamatan ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya realitas yang terjadi tidak sesuai dengan kaidah, norma dan aturan yang berlaku yang seharusnya dilakukan. Dalam pelaksanaannya begitu banyak nakhoda yang melayarkan kapalnya tidak menerapkan standar operasional kelaikkan kapal laut dalam penyeberangannya sehingga hal ini berpotensi mengganggu keselamatan penumpang dan mengakibatkan korban jiwa. Seperti locus penelitian penulis yang berada di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak menyediakan alat keselamatan bagi penumpang ketika melakukan jasa penyeberangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta pertanggungjawaban tindak pidana jasa penyeberangan kapal motor yang tidak menyediakan alat keselamatan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana nakhoda kapal yang tidak menyediakan alat keselamatan sehingga tidak laiklaut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Operasional Kendaraan Di Atas Air. Pertanggungjawaban pidana bagi nakhoda kapal motor penyedia jasa penyeberangan yang tidak menyediakan alat keselamatan bagi para penumpang pada perisitiwa kecelakaan pada kapal motor yang terjadi di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan sejatinya nakhoda memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Actions (login required)

View Item