Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal (studi putusan nomor 752/Pid.B/2013/Pn.Sgl dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/Pn.Pgp)

Waliston Johannes Pandiangan, (NIM. 4011911075) (2023) Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal (studi putusan nomor 752/Pid.B/2013/Pn.Sgl dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/Pn.Pgp). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bebasnya kepemilikan senjata api berdampak menyebabkan tindak kejahatan lainnya seperti perampokan, pengancaman, pembunuhan, pembegalan dengan menggunakan senjata api. Sanksi pidana yang dijatuhkan seringkali dianggap remeh dan tidak dijatuhi hukuman berat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tujuan penelitian: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 752/Pid.B/2013/PN SGL dan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN PGP. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 752/Pid.B/2013/PN SGL dan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN PGP. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konsep. Hasil penelitian, pertama, Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 752/Pid.B/2013/PN.Sgl dan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Pgp merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berbeda terhadap pelaku dalam putusan Nomor 752/Pid.B/2013/PN.Sgl dan putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Pgp berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis yaitu fakta persidangan dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, dampak perbuatan, dan hal meringankan dan memberatkan

Actions (login required)

View Item