Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak di Kota Pangkalpinang

Muhammad Adiputra, (NIM. 4011611052) (2023) Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan hukum pidana merupakan hal yang wajib untuk dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum. Segala hal yang melanggar aturan yang telah dibuat dapat bertanggungjawab sebagaimana hukum mengaturnya termasuk didalamnya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang tidak lazim lagi terjadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh anak di Kota Pangkalpinang dan untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai pelaku kejahatan begal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa : pertama, upaya penal yang dilakukan oleh polresta pangkalpinang melakukan Kegiatan Razia Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilakukan pada malam kamis dan malam minggu, Sementara itu dari pengadilan negeri Hakim dalam mengadili anak yang melakukan kejahatan tindak pidana pada persidangan di pengadilan harus memperhatikan hak-hak anak dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah dibatasi oleh Undang Undang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, faktor penyebab anak sebagai pelaku kejahatan begal di kota pangkalpinang antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lemahnya penegakan hukum, dan faktor pendidikan.

Actions (login required)

View Item