Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang perspektif dari teori penyertaan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor. 1977 K/Pid.Sus/2020)

Syananda AL Rizky, (NIM. 4011811098) (2023) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang perspektif dari teori penyertaan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor. 1977 K/Pid.Sus/2020). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Ayat (1) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sederhana definisi pencucian uang yaitu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1977 K/Pid.Sus/2020 Perspektif dari teori Penyertaan. Dalam penyusunan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kasus dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum, dan analisis yang digunakan berupa kajian kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada putusan diatas, melibatkan tiga orang pelaku kejahatan yang berasal dari dua negara yang berbeda, yang telah bersama-sama melakukan kejahatan tersebut, namun hanya dua terdakwa yang dikenakan sanksi pidana. Padahal KUHP Indonesia Pasal 55 Ayat (1) mengatur tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dipidana dengan ancaman pidana yang sama.

Actions (login required)

View Item