Kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Farida, (NIM. 4011211034) (2016) Kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (496kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (524kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (509kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (464kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (462kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (479kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik hampir semua aspek pertanahan dapat menjadi sengketa pertanahan, seperti dengan adanya keinginan masyarakat yang selalu ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan disisi lain Pemerintah juga harus menjalankan kepentingannya demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung harmonis. Sengketa pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung). Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui tahap mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari mediasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat awam yang ingin menyelesaikan sengketa secara mufakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Kekuatan hukum kesepakatan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa tanah belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti di dalam pengadilan. Sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian. Kata Kunci : Pertanahan, Sengketa, Mediasi.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pertanahan, Sengketa, Mediasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Mrs Neli Maryati
Date Deposited: 18 Jul 2018 07:28
Last Modified: 18 Jul 2018 07:28
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/749

Actions (login required)

View Item View Item