Kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Farida, (NIM. 4011211034) (2016) Kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (496kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (524kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (464kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (479kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik hampir semua aspek pertanahan dapat menjadi sengketa pertanahan, seperti dengan adanya keinginan masyarakat yang selalu ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan disisi lain Pemerintah juga harus menjalankan kepentingannya demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung harmonis. Sengketa pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung). Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui tahap mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari mediasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat awam yang ingin menyelesaikan sengketa secara mufakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Kekuatan hukum kesepakatan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa tanah belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti di dalam pengadilan. Sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian. Kata Kunci : Pertanahan, Sengketa, Mediasi.

Actions (login required)

View Item