Efektifitas PER-31/MEN/12/2008 tentang mengoptimalkan perundingan bipartite dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang

Daniel Rahman M. Napitupulu, (NIM. 4011211016) (2016) Efektifitas PER-31/MEN/12/2008 tentang mengoptimalkan perundingan bipartite dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (494kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (888kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (918kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (892kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (841kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (841kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (859kB) | Preview

Abstract

Mengenai efektifitas hukum tentu ada faktor-faktor yang harus terpenuhi dalam mewujudkan efektifitas hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam mewujudkan efektifitas hukum. Terkait efektifitas perundingan bipartit dalam penyelesaian hubungan kerja tentu faktor-faktor tersebut harus terpenuhi. Untuk mengoptimalkan perundingan bipartit tentu membutuhkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas Per-31/Men/12/2008. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi tentu Peraturan Menteri tersebut belumlah efektif dalam menyelesaikan perselisihan dibidang ketenagakerjaan. Adapun jenis perselisihan hubungan kerja adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja / pekerja. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana efektif perundingan bipartit dan pertanggunggung jawaban dari perusahaan. Penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan secara kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan responden, yaitu pihak perusahaan yang ada di wilayah Pangkalpinang, pekerja yang bersangkutan, dan instansi pemerintah tenaga kerja. Hasil dari perolehan data kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Per-31/Men/12/2008 sudah efektif untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Dan perlu diatur kembali regulasi mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan perundingan bipartit. Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Perundingan Bipartit, dan Perselisihan Ketenagakerjaan

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Efektifitas Hukum, Perundingan Bipartit, dan Perselisihan Ketenagakerjaan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Mrs Neli Maryati
Date Deposited: 18 Jul 2018 05:33
Last Modified: 18 Jul 2018 05:33
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/719

Actions (login required)

View Item View Item