Kebijakan pengelolaan lingkungan pasca tambang di Wilayah Pesisir Kepulauan Bangka Belitung berbasis good governance

Muhammad Syaiful Anwar, - and Silvia Yuniarti, - (2022) Kebijakan pengelolaan lingkungan pasca tambang di Wilayah Pesisir Kepulauan Bangka Belitung berbasis good governance. In: Proceedings Of National Colloquiaum Research and Community Service. Universitas Bangka Belitung, Bangka. ISBN 978-602-61545-0-7

	Text (SURAT PERNYATAAN UNGGAH KARYA) Anwar_Hukum_Surat Pernyataan Unggah Karya Repository Perpusatakaan UBB_2023.pdf Download (412kB)
Preview	Image (COVER) cover_issue_261_en_US.jpg Download (157kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan masalah baru di Indonesia, namun menjadi masalah utama jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dan benar. Pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang walaupun sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan muncul pada lingkungan hidup di wilayah pesisir terancam rusak akibat aktivitas masyarakat khususnya masyarakat penambang tradisional yang beralih menambang dari wilayah darat ke wilayah pesisir. Hal ini terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan masalah yang diangkat yakni pertama, Apakah pengelolaan lingkungan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup?, kedua, bagaimanakah pola pengelolaan lingkungan yang baik dalam sebuah kebijakan yang berbasis good governance?. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis -normatif menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini pertama, pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus disesuai dengan kharakteristik wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Kedua, sistem pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis good governance seyogyanya mengarah pada pemenuhan good governance yang mengarahkan pada Prinsip Partisipasi Publik. Oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks Good Governance

Actions (login required)

View Item