Efektivitas undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam penegakan tindak pidana perusakan kawasan wisata (studi kasus perusakan pantai Tapak Antu)

Khoirie Rehan Juniawan, (NIM. 4011811080) (2023) Efektivitas undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam penegakan tindak pidana perusakan kawasan wisata (studi kasus perusakan pantai Tapak Antu). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam bentuk kepariwisataan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan juga dincam dengan pidana atau sanksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, terkait perusakan aset wisata, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam penegakan hukum terhadap perusakan kawasan wisata Pantai Tapak Antu. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan metode pendekatan adalah Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan belum efektif dalam penerapannya dilapangan, Karena belum pernah terjadi penindakan terhadap kasus tindak pidana perusakan kawasan wisata pantai tapak antu. Adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perusakan kawasan wisata Pantai Tapak Antu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item