Tinjauan yuridis penerapan restorative justice terhadap pelaku anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl)

Sistia Arobaiti, (NIM. 4011811020) (2022) Tinjauan yuridis penerapan restorative justice terhadap pelaku anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Bangka adalah kasus dengan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl, yang mana anak pelaku IM membujuk rayu anak korban DK untuk melakukan persetubuhan. Permasalahan utama penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara menerapkan pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu berupa pendampingan dari orang tua, pendampingan penasihat hukum, dan pendampingan dari Bapas, dalam bentuk perlindungan ini hakim seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara, karena bisa dijatuhkan pidana bersyarat dengan melakukan pelatihan kerja di Dinas Sosial sesuai kurun waktu yang ditentukan. Kedua, penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan diatur UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 79 mengenai ancaman pidana ½ (satu per dua) dari pidana orang dewasa serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pasal 2 yang memberikan peluang untuk menyelesaikan tindak pidana dengan musyawarah atau diversi. Jika memang dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim bisa mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Actions (login required)

View Item