Penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana illegal logging di wilayah Belitung Timur (studi putusan nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tdn)

Bintang Prima Fauziah, (NIM. 4011811068) (2022) Penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana illegal logging di wilayah Belitung Timur (studi putusan nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tdn). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (747kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pengulangan tindak pidana illegal logging berdasarkan dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tdn, yang Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kasus ini dapat dilihat dari sanksi yang didapat oleh pelaku illegal logging yang masih tergolong ringan sehingga masih maraknya kegiatan penebangan pohon. bagi pelaku yang sudah pernah melakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pengulangan sanksi pidana ditinjau melalui teori pengulangan tindak pidana dan dasar perimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana tindak pidana illegal logging. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku residivis yang dihukum dengan pemberatan serta ditinjau melalui teori pengulangan tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana tindak pidana illegal logging. Dalam pengaturan perundang-undangan mengenai penjatuhan sanksi pidana pelaku residivis yang didasari dengan dasar pertimbangan hakim yang sebaiknya harus sesuai dengan pelanggaran hukum yang di langgar oleh terdakwa dan menjatuhi hukum seadil-adilnya.

Actions (login required)

View Item