Implikasi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap izin pertambangan rakyat

Muhammad Farhan, (NIM. 4011711053) (2022) Implikasi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap izin pertambangan rakyat. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (780kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (814kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | Request a copy

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait regulasi Mineral dan Batubara menimbulkan kontradiksi, problematika serta bernilai cacat terhadap konstitusi. Regulasi tersebut mengatur secara sentral terkait pengaturan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep sentralisasi perizinan dan inkonstitusionalitas aturan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara serta untuk mengetahui dampak keberlakuan terhadap Izin Pertambangan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan landasan teoritik yang dipakai, yakni Teori Sentralisasi dan Good governance, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat sentralisasi. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi pada Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang dan Pasal tersebut mengamanatkan Desentralisasi sedangkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru diamanatkan sifat Sentralisasi. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pertambangan semakin digerus, karena Pemerintah Daerah hanya menunggu pemberian delegasi dari Pemerintah Pusat, bukan pembagian kewenangan secara langsung oleh pasal seperti pada Undang-Undang Pertambangan yang lama. Selain itu implikasi yang ditimbulkan terhadap kewenangan, lingkungan, dan pajak juga tidak sesuai dengan konsep good governance, serta menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil yang kesulitan untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat.

Actions (login required)

View Item