Pembatalan waralaba (franchise) berdasarkan asas hukum perjanjian (studi putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 837/PDT.G/2021/PN.SBY)

Deska Ramadaniati, (NIM. 4011811036) (2022) Pembatalan waralaba (franchise) berdasarkan asas hukum perjanjian (studi putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 837/PDT.G/2021/PN.SBY). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB) | Request a copy

Abstract

Waralaba (franchise) merupakan sebuah bentuk perjanjian yang memuat metode pemasaran dan pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pada pelaksanaannya, sering terjadi sengketa antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Contohnya yang terjadi pada Fenty Fransisca sebagai penerima waralaba dengan Shienny Octavia dan Erwin Gunawan Wijaya sebagai pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar. Pada sengketa tersebut Fenty selaku penerima waralaba menggugat Shienny dan Erwin sebagai pemberi waralaba atas dasar prosedural perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba, kemudian oleh hakim gugatan tersebut diterima sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pembatalan perjanjian waralaba (franchise) dalam melindungi hak dan kewajiban dan untuk mengetahui pembatalan waralaba (franchise) dalam putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby berdasarkan asas umum perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya mengenai pembatalan perjanjian waralaba hanya berpedoman pada KUHPerdata, belum diatur secara rinci terkait pembatalan perjanjian pada PP Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2008 yang mana merupakan peraturan hukum yang mendampingi pelaksanaan dari waralaba.

Actions (login required)

View Item