Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung

Finkan Floranika, (NIM. 4011811077) (2022) Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam upaya pencegahan korupsi dan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tugas intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam upaya pencegahan korupsi serta optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini bahwa tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam upaya pencegahan korupsi yaitu dengan dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dan optimalisasi yang dilakukan intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dalam tindak pidana korupsi belum optimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan seperti faktor sumber daya manusia, adanya hambatan waktu dan lokasi , dan adanya hambatan dari saksi dan calon tersangka dalam memberikan keterangan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang masih menjadi permasalahan dalam menghadapi tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item