Implementasi fungsi pengawasan pasar menurut pasal 42 peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 di kota Pangkalpinang

Elsa Putri Savira, (NIM. 4011711036) (2022) Implementasi fungsi pengawasan pasar menurut pasal 42 peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 di kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy

Abstract

Pengawasan sebuah pasar wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat oleh lembaga pemerintahan kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.Tujuan dari penelitian; Pertama, Untuk mengetahui implementasi dari fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Kedua, untuk mengetahui dan menambah wawasan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi dari pengawasan Pasar Rakyat di Pangkalpinang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa: implementasi fungsi pengawasan pasar menurut Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 di kota Pangkalpinang sudah berjalan dengan semestinya. Yang dimana, Walikota Pangkalpinang sudah melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pasar dengan dibantu oleh Inspektorat yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam melakukan pengawasan serta melimpahkan kewenangan pengawasan pasar kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPT Pasar dengan cara memberikan data yang akurat setiap tahun terkait dengan pengawasan pasar tersebut .

Actions (login required)

View Item