Analisis terhadap unsur melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 9/PID.TPK/2020/PT BBL)

Rinaldi Christian Siagian, (NIM. 4011711062) (2022) Analisis terhadap unsur melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 9/PID.TPK/2020/PT BBL). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang- undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur melawan hukum terhadap Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 9/PID.TPK/2020/PT BBL dan untuk mengetahui parameter terpenuhinya unsur melawan hukum menurut Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 9/PID.TPK/2020/PT BBL. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp unsur melawan hukum terbukti berdasarkan perbuatan terdakwa dan fakta hukum di persidangan, penerapan unsur melawan hukum tersebut tidak tepat karena berdasarkan subjek delik dan berlakunya asas spesialitas unsur melawan hukum tidak tepat bila diterapkan terhadap terdakwa karena kedudukan terdakwa selaku bendahara Desa Aik Ketekok.

Actions (login required)

View Item