Tinjauan yuridis konsep desentralisasi asimetris berdasarkan perspektif konstitusionalisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salisa, (NIM. 4011811017) (2022) Tinjauan yuridis konsep desentralisasi asimetris berdasarkan perspektif konstitusionalisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB) | Request a copy

Abstract

Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara. Konstitusionalisme adalah paham pembatasan kekuasaan oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hanya terdapat satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah yang ada dalam lingkup wilayah negara tersebut. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konsep desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagaimana bentuk indikator istimewa dan khusus dalam desentralisasi asimetris berdasarkan perspektif legalitas hukum. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang mengkaji Perundang-undangan dan buku-buku pustaka serta mengakses jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Pembahasan yang diperoleh yaitu konsep desentralisasi asimetris di Indonesia dilihat dari pendekatan historis yang terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu daerah istimewa, daerah khusus, dan otonomi khusus. Kemudian bentuk indikator daerah istimewa dan daerah khusus disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur kedua daerah tersebut. Sedangkan untuk menentukan indikator otonomi khusus menggunakan analisis PESTEL yang terdiri dari lima faktor antaralain: politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan dan hukum.

Actions (login required)

View Item