Pertanggung jawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang–undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Nopal Pratama, (NIM. 4011411075) (2021) Pertanggung jawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang–undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penindakan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode tang digunakan dalam penulisan ini mengguakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penulisan ini juga dilakukan dengan melakukan kajian-kajian Pustaka dan jurnal-jurnal terkait. Hasil penelitian dari penulisan ini yaitu bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan kepadanya yang menerima uang sesuai dengan unsur-unsur yang dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, system pembuktian sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Terdapat beberapa sanksi bagi notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu sanksi perdata, sanksi administrative, dan sanksi kode etik.

Actions (login required)

View Item