Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba

Dr. Derita Prapti Rahyu, S.H., M.H, - and Dr. Faisal S.H., M.H, - (2021) Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 16 (1). ISSN 2337-5418

	Text (DOKUMEN HASIL UJI SIMILARITY) ARTIKEL SIMILARITY LEGALISIR DEKAN.pdf Download (2MB)
	Text (DOKUMEN KORESPONDENSI) BUKTI KORESPONDENSI.pdf Download (768kB)
	Text (DOKUMEN PEER REVIEWER) JURNAL PANDECTA FORM PEER REVIEWER.pdf Download (871kB)

Abstract

Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.

Actions (login required)

View Item