Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi

Dr. Faisal S.H., M.H, - and Dr. Derita Prapti Rahyu, S.H., M.H, - (2021) Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Bina Hukum Lingkungan, 5 (2). pp. 287-303. ISSN 2541-531x

	Text (DOKUMEN KORESPONDENSI) BUKTI KORESPONDENSI.pdf Download (511kB)
	Text (DOKUMEN HASIL PENILAIAN PEER REVIEWER) Per reviewer Jurnal Bina Hukum Lingkungan.pdf Download (756kB)
	Text (DOKUMEN HASIL UJI SIMILARITY) ARTIKEL SIMILARITY LEGALISIR DEKAN-1.pdf Download (3MB)

Abstract

Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan.

Actions (login required)

View Item