Tanggung jawab penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur (studi kasus di toko bangunan Citra Sarana Material’s)

Bella Dwi Inanda, (NIM. 4011711081) (2021) Tanggung jawab penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur (studi kasus di toko bangunan Citra Sarana Material’s). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Suatu perjanjian yang diadakan terdapat kreditur dan debitur. Namun tidak hanya kedua belah pihak tersebut, terdapat juga pihak ketiga yang salah satunya adalah penjamin (borgtocht). Dalam hal terjadinya wanprestasi terkait perjanjian tersebut, maka penjamin sebagai pihak ketiga juga dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya pihak debitur saja. Pertanggungjawaban penjamin diatur dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur, serta bagaimana upaya penyelesaian utang-piutang terhadap debitur yang melakukan wanprestasi kepada kreditur. Pada penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat perskriptif dan terapan, maka mengenai tanggung jawab penjamin (borgtocht) dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil dari penelitian ini yaitu penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat perjanjian jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian utang-piutang yang bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1338 KUHPer yang berupa adanya itikad baik, serta dapat dilakukan dengan 3 tahap penyelesaian yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

Actions (login required)

View Item