Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum

Jenni Mutiara Yolanda, (NIM. 4011711048) (2021) Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pemilu, yakni setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum atau mengganggu jalannya pemilu. Dalam hal ini seperti bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui pengertian tindak pidana Pemilu, ruang lingkup dan hukum acara tindak pidana pemilihan umum; kedua untuk analisis hukum putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.14/Pid-Sus/2018/Pt.Bbl terhadap tindak pidana Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Hakim, Polisi dan Bawaslu. Hasil pembahasan, Pertama, Hakim dalam menghasilkan sebuah putusan perkara No. 14/Pid-Sus/2018/Pt.Bbl harus mempertimbangkan banyak hal, terdiri atas pertimbangan fakta non yuridis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti. Hakim juga selain memperhatikan aspek yuridis dan aspek-aspek fakta non yuridis yang meliputi latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, dan kondis diri terdakwa, juga sangat perlu memperhatikan alat bukti dalam proses peradilan.; Kedua, Dalam hal Konstruksi terkait mengkualifikasikan unsur delik, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Saran tindak pidana pemilu harus ada regulasi baru terkait dengan pelanggaran-pelanggran pemilu demi menutup celah agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item