Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kajian teori penyertaan (deelneming)

Ardi Ariansyah, (NIM. 4011711080) (2021) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kajian teori penyertaan (deelneming). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberika efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dapat dilihat pada perundang-undangan yang memberikan ruang dalam menghukum dan mengembalikan kerugian negara, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi menggunakan korporasi dalam kajian teori penyertaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Hakim dan Jaksa. Hasil penelitian pertama, yang didapatkan bahwa korupsi dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Hakim menjatuhkan putusan telah sesuai dengan teori penyertaan (deelneming) dengan mempertimbangkan pemeriksaan di pengadilan serta alasan-alasan yang meringankan pelaku, maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana.

Actions (login required)

View Item