Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian resort (POLRES) Bangka

Selvina, (NIM. 4011711064) (2021) Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian resort (POLRES) Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 365 KUHP unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan di lapangan penyidik Kepolisian Resort (Polres) Bangka dalam melakukan menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan memang sulit dalam menemukan alat bukti sehingga dihentikan penyidikannya dan kasus tersebut tidak bisa dilakukan penuntutan.Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama kepolisian dalam menentukan tersangka sebagai penegak hukum harus terfokus pada teori penegakan hukum pidana yaitu total enforcement yang berarti penegakan hukum pidana dijalankan sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana subtantif dan berdasarkan asas hukum. Kedua, kepolisian dapat melakukan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus terfokus pada unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dengan minimal dua alat bukti dan dapat terfokus pada barang bukti tidak langsung (real evidence atau physical evidence), selama yang mengarah kepada perbuatan kekerasan yang dibantu oleh ahli. Saran adanya kerjasama aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan hukum Polres Bangka.

Actions (login required)

View Item