Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang

Savira Nur Fajri, (NIM. 4011711108) (2021) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu upaya perlindungan hukum dibentuknya Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau, mencegah, dan mengawasi produk-produk kosmetik termasuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Namun, masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di pasaran yang tidak memiliki nomor izin edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana upaya perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal; kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, analisis data kualitatif, dan wawancara kepada pegawai BPOM, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian ini adalah; pertama, melakukan BPOM di Kota Pangkalpinang menyelenggarakan pembinaan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, melakukan pengawasan terhadap distribusi-distribusi kosmetik berdasarkan analisis risiko, dan memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar; kedua, kurangnya sumber daya manusia dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pangkalpinang yang memadai, ketidaktahuan konsumen terhadap kosmetik ilegal, dan mudahnya akses keluar masuk kosmetik ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan gelap.

Actions (login required)

View Item