Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional

Karina Aulia Sari, (NIM. 4011711093) (2021) Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda di mana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengemukakan kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan. Ini tidak lain merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam konteks pelaksanaan konsep negara hukum kesejahteraan. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dikemukakan tujuan penyelesaian sengketa “Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan serta proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Untuk menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori pembuktian, teori penyelesaian sengketa, dan teori preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan melalui penyelesaian mediasi.

Actions (login required)

View Item