Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang

Dilla Aprilia, (NIM. 4011711033) (2021) Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (816kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penyelenggaraan angkutan udara terjadi beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya penerbangan tepat waktu. Berdasarkan terjadinya kasus keterlambatan penerbangan masih banyak pengangkut mengabaikan hak-hak penumpang, sehingga berdampak pada kerugian penumpang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pengangkut atas terjadinya keterlambatan penerbangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang terhadap kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Untuk meneliti hal tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif berdasarkan asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyelenggaraan angkutan udara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkut memiliki kewajiban berupa tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan, yaitu memberikan kejelasan informasi mengenai penundaan penerbangan, dan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur secara khusus dalam undang-undang. Ketentuan tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan diatur dalam Pasal 146 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delayed Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Bagi penumpang yang dirugikan dapat melaporkan keluhan kepada perusahaan penerbangan sebagai upaya pertama akibat keterlambatan penerbangan. Selain itu penumpang dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan /atau jalur di luar pengadilan.

Actions (login required)

View Item