Pertimbangan hukum hakim terhadap unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa bibit sawit (studi kasus putusan nomor12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp)

Yuliani, (NIM. 4011711024) (2021) Pertimbangan hukum hakim terhadap unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa bibit sawit (studi kasus putusan nomor12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB) | Request a copy

Abstract

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perbuatan melawan hukum dalam putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Bibit Sawit Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Pgp. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut Eksistensi perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor. 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Pgp tidak terbukti dikarenakan menurut majelis hakim unsur melawan hukum tidak tepat hal ini disebabkan karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan kedudukan terdakwa S selaku direktur di CV Anugerah. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putususan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN PGP yaitu dengan menimbang adanya tuntutan dari Penuntut Umum, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Menimbang dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, serta hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah RP 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah). Namun putusan hakim tersebut belum sesuai karena tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Actions (login required)

View Item