Implikasi hukum perjanjian baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian kredit Leasing kendaraan bermotor

Surya Jaya, (NIM. 4011711068) (2021) Implikasi hukum perjanjian baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian kredit Leasing kendaraan bermotor. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Penerapan perjanjian baku tersebut sejak awal kehadirannya hingga sekarang masih menimbulkan beberapa kontroversi. Dalam perjanjian baku dikenal dengan adanya klausula eksonerasi yang muncul sebagai klausula yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi beban tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui serta menganalisis mengenai keabsahan perjanjian baku, kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, serta implikasi hukum perjanjian baku dalam kredit leasing kendaraan bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian baku tetap sah dan tetap berlaku, serta implikasi hukum pada perjanjian baku kredit leasing pada kendaraan bermotor masih belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku padahal sudah terdapat undang-undang yang mengatur jelas mengenai pencantuman klausula eksonerasi yang dilarang yang dapat ditemukan di Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 2009.

Actions (login required)

View Item