Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor ilegal ditinjau dari pasal 35 Ayat (1) huruf D undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Tizhania Ingrat, (NIM. 4011711113) (2021) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor ilegal ditinjau dari pasal 35 Ayat (1) huruf D undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (845kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (925kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan perundang-undangan telah melarang pakaian bekas impor untuk masuk dan diperdagangkan di dalam negeri. Pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di dalam negeri, hal ini terjadi karena kurang tegasnya aturan hukum yang mengatur mengenai pakaian bekas impor. Sehingga peredaran pakaian bekas impor sulit untuk ditertibkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan terhadap penjualan pakaian bekas impor ilegal dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang akan dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah metode pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan penelitian di lapangan, perbuatan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya membicarakan kesalahan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Actions (login required)

View Item