Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik yang tidak berlabel bahasa Indonesia

Sekar Ayu Rahma Lestari, (NIM. 4011711109) (2021) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik yang tidak berlabel bahasa Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik. Era perdagangan bebas juga menjadi penyebab penyebarluasan kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Pelaku usaha wajib untuk mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia, permasalahannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label produk dengan bahasa Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label produk menggunakan bahasa Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label produk menggunakan bahasa Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio legal studies. Pelaku usaha masih banyak yang memperdagangkan kosmetik tanpa label bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perbuatan pelaku usaha tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan penghapus pidana terhadap pelaku usaha mengakibatkan pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Atas dasar perbuatan pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Actions (login required)

View Item