Kedudukan lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan pada transaksi over credit perjanjian di bawah tangan (studi terhadap putusan Pn.No.3/Pdt.G/2019/PN Pgp)

Farti Anisa Claudia Sinulingga, (NIM. 4011711041) (2021) Kedudukan lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan pada transaksi over credit perjanjian di bawah tangan (studi terhadap putusan Pn.No.3/Pdt.G/2019/PN Pgp). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing atau kreditur terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan salah satu sarana kedudukan hukum bagi hak keamanan kreditur, yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjaman kredit. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan transaksi over credit di bawah tangan dan mengetahui lembaga pembiayaan berhak memberikan ataupun menahan jaminan dalam tansaksi over credit. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian, bahwa kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan transaksi over credit perjanjian di bawah tangan, terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka pada kasus transaksi over credit di bawah tangan oleh debitur, jika ditinjau berdasarkan Pallsal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Serta pada penyerahan jaminan diberikan kepada debitur yang identitasnya tertera pada akta jaminan fidusia.

Actions (login required)

View Item