Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Yuliantika Caesaria, (NIM. 4011711075) (2021) Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (834kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Koperasi merupakan usaha ekonomi yang mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Koperasi memiliki banyak jenis usaha salah satunya koperasi simpan pinjam, koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya dan tertuang dalam bentuk perjanjian kredit dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pada koperasi sering kali menimbulkan sengketa yaitu wanprestasi. Dasar hukum perjanjian kredit simpan pinjam ini terdapat pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkoperasian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganlisa penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan koperasi simpan pinjam? (2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit masih tetap berpacu pada KUH Perdata dan KUHA Perdata, terutama pada Pasal 1338 KUH Perdata karena didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit.

Actions (login required)

View Item