Implikasi hukum anti-dumping dalam perjanjian bilateral

Noviana, (NIM. 4011711057) (2021) Implikasi hukum anti-dumping dalam perjanjian bilateral. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB) | Request a copy

Abstract

Implikasi hukum Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral merupakan suatu tindakan yang penting untuk menghadapi perdagangan internasional yang tidak adil dalam hubungan dagang negara secara bilateral. Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral adalah suatu kebijakan dagang kedua negara yang bersepakat untuk menentukan tarif terhadap barang Dumping dan perlindungan industri masing-masing negara terhadap tindakan barang akibat Dumping. Tujuan penelitian ini, Pertama, untuk mengetahui asas-asas hukum Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral, Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa : Pertama, , asas-asas hukum Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral memuat asas most favoured nations, asas non-diskriminasi, asas resiprositas, asas perlakuan khusus bagi negara berkembang (special and differential treatment), dan asas transparansi dan akuntabilitas merupakan asas penting dalam melakukan perdagangan internasional secara bilateral, Kedua, implikasi hukum Anti-Dumping dalam perjanjian bilateral adalah aturan ketentuan-ketentuan tarif, dan sanksi yang diberikan pihak-pihak yang harus dilakukan untuk menjaga hubungan dagang dan itikad baik dalam kepentingan hubungan dagang bilateral.

Actions (login required)

View Item