Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan

Dini Robbi Rodliyah, (NIM. 4011711034) (2021) Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tanah sudah menjadi objek sengketa atau konflik jauh sebelum adanya peraturan yang mengatur berdasarkan asas konkordansi. Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau konflik pertanahan. Namun adanya titik singgung pada objek sengketanya kemudian dapat menimbulkan adanya dua putusan yang berbeda dari dua peradilan yang berbeda pula secara absolut atas satu sengketa atau konflik tanah yang sama seperti dalam Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG, dan juga konflik pertanahan dalam Putusan PTUN Nomor 11/G.TUN/2001/P.TUN.JPR yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 30/Pdt.G/1995/PN. Jpr. Maka untuk meneliti permasalahan tersebut, akan ada dua rumusan permasalahan yang akan diangkat. Bagaimana problematika hukum kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Bagaimana implikasi hukum problematika kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa Peradilan Perdata lebih berkompeten menyelesaikan suatu permasalahan pertanahan secara keseluruhan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kecil kemungkinan terjadi dan dapat terjaminnya kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan ini perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kompetensi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Actions (login required)

View Item